Pada hari Senin Tanggal 08 Maret 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Provinsi Jawa Timur menghadiri rapat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 melalui zoom meeting. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri dan Bidang Pengembangan Regional Kementrian PPN/Bappenas menjadi narasumber pada acara yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cata perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; Permendagri Nomor 760 Tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah daerah (SIPD) serta Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022 yaitu Penguatan Sumberdaya Manusia Untuk mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesehajteraan Masyarakat dengan Tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Hal ini berkaitan dengan hasil identifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bappenas tentang isu strategis dan arah kebijakan antaralain :

1. Belum tercukupinya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk kebutuhan industri;

2. Ketertinggalan insfrastruktur di wilayah selatan dan kepulauan Provinsi Jawa Timur;

3. Tingginya tingkat kemiskinan pedesaan;

4. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Stunting serta Penyakit Menular dan Tidak Menular Lainnya.