Latar Belakang diterapkannya sistem E-planning yakni Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamatkan bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dilakukan berbasis pada E PLANNING, Masih adanya ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD Kabupaten dengan Renstra Perangkat Daerah atau RKPD Kabupaten dengan Renja Perangkat Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi dengan SIMDA Keuangan.

KEWAJIBAN PERANGKAT DAERAH DALAM SIMDA PERENCANAAN ( E PLANNING )

1.  Memastikan KESELARASAN ANTARA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PD DENGAN RPJMD KABUPATEN. Tahapan evaluasi kegiatan dibagi beberapa bagian 

     a. tujuan , sasaran , program dan kegiatan  

     b. indikator, tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

    c. target Kinerja Indikator, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan

    d. Pagu indikatif program dan kegiatan

    e. Lokasi Kegiatan

     f. Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung

2. MEMASTIKAN KESELARASAN ANTARA RENCANA KERJA (RENJA) PD DENGAN RKPD KABUPATEN

     a. Program dan Kegiatan

     b. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

     c. Target Kinerja Indikator Program dan Kegiatan

     d. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan

      e. LOKASI KEGIATAN

      f. Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung

3. Input Data RPJMD Kabupaten dan Rentra PD

4. Input Data Rancangan Awal RKPD Kabupaten dan Renja PD Tahun 2021

5. Input Data SSH dan ASB Tahun 2020

6. Input Data Rancangan Renja PD Tahun 2021

7. Input Data Forum PD Tahun 2021Hasil Musrenbang/Pokir DPRD/Pra RKA

8. Input Data RKPD 2021 dan RENJA 2021

9. INTEGRASI SIMDA PERENC DAN SIMD KEU APBD 2021