Berbagai Upaya Pemerintah Dalam Menangani Dampak pandemi COVID – 19 telah Dilakukan Salah Satu Upaya Yakni Terkait Penyesuaian Dan Refocusing Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Atau Dana TKDD. Berdasarkan Peraturan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Serta Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

 Action Plan Pemerintah dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Antaralain :

1. Dana Bagi Hasil : Mengoptimalkan Pemanfaatan DBH Dalam Rangka Mendukung Penangananan Kesehatan, Innakes Daerah, Jaring Pengamanan Sosial Serta Pemulihan Ekonomi Dampak Covid – 19.

2. Dana Alokasi Umum : Dukungan Pendanaan Ditetapkan Paling Sedikit Sebesar 8% Yang Digunakan Anatalain Untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID – 19, Innakes Daerah, Mendukung Kelurahan Dalam Kegiatan Pos Komando Tingkat Kelurahan

3. Dana Alokasi Khusus Fisik : Mendukung Pemulihan Ekonomi Melalui Pengutamaan Metode Padat Karya DAK Fisik

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik : Penanganann COVID – 19 Melalui Penyesuaian Penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan

5. Dana Insentif Daerah : Penggunaan DID Paling Sedikit 30 % Untuk Bidang Kesehatan Termasuk Untuk Penanganan Pandemic, COVID – 19, Sarana Prasarana Kesehatan, Digitalisasi Pelayanan Kesehatan dan Untuk Perlindungan Sosial

6. Dana Desa : Mendukung Pemulihan Perekonomian Desa Melalui Pelaksanaan BLT Desa Sebesar Rp. 300.000,00/KPM/Bulan dan Earmarked 8% Untuk Kegiatan Penanganan Pandemic COVID-19 Antaralain Untuk Aksi Desa Aman COVID-19.

7. Dana Transfer Umum : Belanja Wajib Paling Sedikit 25% DTU Diarahkan Penggunaannya Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah Diamana Dana Tersebut 20% Perlindungan SOSIAL dan 15 Persen Pemberdayaan Ekonomi.